Membangun usaha dari nol hingga memiliki ribuan pelanggan setia bukanlah perkara mudah. Namun, bayangkan skenario ini: saat bisnis Anda sedang laris-larisnya, tiba-tiba Anda menerima surat teguran (somasi) yang melarang penggunaan nama toko atau merek produk sendiri. Ironisnya, pihak yang mengirimkan somasi tersebut adalah orang lain yang diam-diam mendaftarkan merek Anda terlebih dahulu.

Fenomena penyerobotan merek ini bukanlah cerita fiksi, melainkan kenyataan pahit yang kerap menimpa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Banyak pengusaha mengira bahwa kepemilikan merek ditentukan dari siapa yang pertama kali berjualan. Padahal, hukum di Indonesia berbicara hal yang sangat berbeda.

Bahwa jika anda telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahannya tidak secara otomatis merek dagang dan merek jasa anda dilindungi, Perusahaan anda tetap wajib melakukan pendaftaran merek agar merek anda aman dan dilindungi Negara.

Bahwa pemilik usaha UMKM bisa membuat suatu Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas Perorangan atau bisa juga dengan Perseroan Terbatas Persekutuan Modal atau membuka bisnis tanpa memiliki badan usaha alias dijalankan atas nama pribadi namun memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Skala Usaha Mikro atau Kecil.

Para pemilik usaha UMKM dapat dibantu oleh Konsultan Kekayaan Intelektual resmi asalkan memiliki NIB Skala Usaha Mikro atau Kecil, nanti kami selaku Konsultan Kekayaan Intelektual resmi dapat membantu proses pendaftaran mereknya dengan harga yang murah dan terjangkau.

Kenapa Merek Bisnis Anda Bisa Diambil Orang Lain?

Satu hal mendasar yang wajib dipahami oleh setiap pemilik usaha adalah bahwa Indonesia menganut sistem hukum First to File.

Sistem First to File ini bermakna bahwa siapa yang mendaftar pertama kali mereknya maka dialah pemilik sah secara hukum.

Sistem ini berarti negara hanya mengakui hak atas merek kepada pihak yang mendaftarkan permohonannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum RI, bukan kepada siapa yang pertama kali menggunakan nama tersebut di pasaran atau di media sosial.

Jika ada pihak lain—baik itu kompetitor, investor nakal, atau bahkan mantan mitra kerja—yang mendaftarkan merek Anda lebih dulu, secara hukum mereka yang berhak melarang Anda menggunakan nama tersebut.

Ketika ternyata merek anda didaftarkan dengan iktikad tidak baik maka anda akan banyak keluar biaya di Pengadilan untuk melakukan upaya Gugatan Pembatalan merek dimana prosesnya panjang dan memakan biaya yang relatif mahal karena diperlukan bantuan Advokat untuk melakukan Gugatan di Pengadilan Niaganya.

Kerugian Besar Jika Menunda Daftar Merek UMKM

Menunda pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas merek dagang atau merek jasa anda akan membawa sejumlah risiko kritis yang dapat merugikan keberlanjutan bisnis Anda:

• Harus Melakukan Rebranding Total: Anda terpaksa mengganti nama produk, logo, kemasan, hingga akun media sosial yang telah dibangun dengan modal dan tenaga yang tidak sedikit.

• Kehilangan Pelanggan Setia: Nama baru membuat pelanggan lama kebingungan dan mengira bisnis Anda telah tutup atau berganti pemilik.

• Risiko Gugatan Hukum: Pemilik sertifikat merek sah berhak menuntut ganti rugi atas tuduhan pelanggaran merek.

• Terhambat Ekspansi Bisnis: Masuk ke ritel modern, sistem waralaba (franchise), hingga pengajuan sertifikasi Halal dan BPOM membutuhkan bukti sertifikat merek resmi.

Syarat dan Cara Mengurus Pendaftaran Merek UMKM

Pendaftaran merek untuk jalur UMKM kini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah berupa keringanan tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang jauh lebih terjangkau dibandingkan pendaftaran jalur umum.

1. Dokumen yang Harus Disiapkan

• Etiket/Logo Merek: Berupa file gambar (.jpg/.png) logo atau nama brand Anda.

• KTP & NPWP: Identitas pemilik atau pengurus usaha.

• Surat Rekomendasi/Keterangan UMK : Diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM setempat atau cetakan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang mengonfirmasi status skala usaha mikro/kecil.

• Surat Pernyataan UMK (Format akan dibantu Konsultan HK).

• Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahannya.

• NPWP Perusahaan

• Penjelasan Merek untuk Produk atau Jasa apa ?

• Tanda Tangan Pemohon: Dalam format digital.

2. Alur Proses Pendaftaran Merek

Alur pendaftaran merek: Pengecekan dan Analisa Merek ➔ Penetapan Kelas Barang/Jasa ➔ Pengajuan & Pembayaran ➔ Pemeriksaan Formalitas & Substantif ➔ Penerbitan Sertifikat.

1. Pengecekan/Riset Merek: Memeriksa pangkalan data DJKI untuk memastikan nama atau bentuk logo yang hendak didaftarkan belum memiliki kesamaan pokok dengan merek terdaftar lain pada kelas yang sama. Konsultan HKI selain akan mengecek di Pangkalan Data DJKI akan juga melakukan pengecekan di seluruh dunia.

2. Penentuan Klasifikasi (Kelas Merek): Mengelompokkan jenis produk atau jasa Anda berdasarkan sistem klasifikasi internasional (Nice Classification 11).

3. Pengajuan permohonan Daring: Mengisi formulir dan mengunggah berkas persyaratan melalui portal resmi DJKI dengan Akun Konsultan HKI.

4. Masa Pengumuman & Pemeriksaan Substantif: Pemeriksa DJKI akan melakukan pengujian kelayakan apakah merek dapat disetujui atau ditolak berdasarkan undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

5. Penerbitan Sertifikat Merek : Jika lulus pemeriksaan substantif, sertifikat merek resmi akan diterbitkan dengan masa perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Strategi Memastikan Pendaftaran Merek Anda Diterima

Banyak permohonan pendaftaran merek yang ditolak karena kesalahan teknis saat pengajuan awal. Terapkan tips berikut agar permohonan Anda berjalan lancar:

• Buat Nama yang Unik (Fantasitis): Hindari menggunakan kata-kata umum yang mendeskripsikan produk (misalnya: kata "Kopi Enak" untuk produk minuman kopi pasti akan ditolak).

• Lakukan Analisis Kemiripan: Jangan hanya mencari kesamaan tulisan, tetapi juga kemiripan pengucapan (fonetik) dan bentuk visual dengan merek lain.

• Amankan Lebih Awal: Jangan menunggu usaha berkembang besar baru mendaftar. Daftarkan sejak pertama kali merek tersebut digunakan secara komersial.

Amankan Aset Bisnis Anda Bersama Konsultanki.com

Jangan biarkan kerja keras Anda diambil alih oleh pihak lain. Konsultanki.com hadir membantu para pelaku UMKM mengurus pendaftaran merek, penelusuran dan analisa merek, hingga pendampingan legalitas HKI secara transparan, mudah, dan profesional.

Konsultasikan nama merek Anda sekarang sebelum didahului orang lain! Kontak kami sekarang juga via email dan dapatkan Free Pengecekan Merek : 081317906136 

1. Expanding to Indonesia: Why Securing IP Early is Critical for Swiss Businesses

Indonesia represents South East Asia's largest economy, presenting immense commercial opportunities for Swiss enterprises renowned for precision, quality, and premium innovation—spanning pharmaceuticals, watchmaking, luxury goods, medtech, agritech, and specialty chemicals.

However, doing business in Indonesia requires navigating a strict First-to-File trademark system. Unlike first-to-use jurisdictions, trademark rights in Indonesia are conferred strictly to the party that registers the mark first with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP / DJKI). Owning a registered trademark with the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPI) or a global registration does not extend automatic protection to the Indonesian market.

2. Direct National Filing vs. Madrid System: Strategic Comparison for Swiss Counsel

Swiss applicants can protect their trademarks in Indonesia via two distinct routes. Choosing the right path depends on your timeline, budget, and risk tolerance:

A. Initial Representation:

• Direct National Filing (DGIP): Mandatory registered Indonesian IP Consultant from day one.

• Madrid System (WIPO): Handled via WIPO; local attorney required only if refused or opposed.

B. Pre-Filing Clearance:

• Direct National Filing (DGIP): Includes comprehensive search in PDKI database to eliminate refusal risks.

• Madrid System (WIPO): No pre-filing clearance in local database, higher risk of Office Action.

C. Specification Customization:

• Direct National Filing (DGIP): Tailored precisely to match DGIP's local Class Description accepted list.

• Madrid System (WIPO): Generic international descriptions often face local classification objections.

D. Processing & Response:

• Direct National Filing (DGIP): Immediate local monitoring; faster resolution of formal objections.

• Madrid System (WIPO): Slower notification loop through WIPO when local objections arise.

E. Cost Efficiency:

• Direct National Filing (DGIP): Fixed, transparent local agency fees with predictable prosecution costs.

• Madrid System (WIPO): Lower initial cost, but potentially higher total cost if forced to hire local counsel post-refusal.

Strategic Recommendation for Swiss IP Firms: While the Madrid System offers convenience for multi-jurisdictional filings, filing directly through an accredited Indonesian IP Consultant significantly reduces the probability of provisional refusals caused by local classification mismatches.

3. Step-by-Step Trademark Registration Process in Indonesia

Understanding the statutory timeline helps Swiss corporate counsel manage market entry schedules effectively:

1. Pre-Filing Availability & Similarity Search: Rigorous clearance search across the PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) database to assess relative grounds for refusal (identical or confusingly similar prior marks).

2. Formalities Examination: Formal verification of applicant details, Power of Attorney (POA), and mark representations.

3. Public Publication (2 Months): Third parties may file formal oppositions against the applied mark.

4. Substantive Examination: Examination under Articles 20 & 21 of Indonesian Trademark Law No. 20/2016 (absolute grounds, generic terms, deceptive marks, and relative grounds).

5. Registration & Certificate Issuance: Protection is valid for 10 years from the filing date and is renewable indefinitely every 10 years.

4. Mandatory Filing Requirements for Swiss Applicants

Under Indonesian Law No. 20/2016, foreign individuals or legal entities without a domicile in Indonesia cannot file directly and must act through a registered Indonesian Intellectual Property Consultant.

Required Documentation Checklist:

• Power of Attorney (POA): Executed by an authorized officer of the Swiss company. (Notarization or Apostille/Consular legalization is generally not required for standard filings unless specifically requested by DGIP).

• Statement of Ownership: Signed declaration confirming bona fide ownership of the mark.

• Mark Representation: High-resolution digital logo or wordmark (JPEG/PNG format).

• Priority Document (If applicable): Certified copy of the Swiss filing if claiming Paris Convention Priority Rights (must be claimed within 6 months of the initial Swiss filing date).

• Transliteration & Meaning: For non-Latin scripts or non-Indonesian words, an accurate English/Indonesian translation and phonetic description must be provided.

5. Overcoming Obstacles: Protecting Premium Swiss Brands at DGIP

A. Aligning with Indonesian Nice Classification Standards

DGIP strictness regarding class specifications has increased. Broad headings accepted by foreign offices may trigger an Office Action in Indonesia. Pre-aligning your goods and services descriptions with DGIP's official database is crucial for smooth approval.

B. Combating Bad-Faith Registrations & Squatting

Swiss luxury, pharmaceutical, and technology brands frequently face bad-faith filings (trademark squatting). If a local entity has registered your mark:

• Opposition: File a formal opposition during the 2-month publication window.

• Cancellation Lawsuit: Initiate a lawsuit before the Commercial Court (Pengadilan Niaga) based on well-known mark status or bad-faith registration arguments under Article 21(3).

C. Trademark Licensing Compliance (Article 42)

If your Swiss parent company licenses registered trademarks to local Indonesian subsidiaries, joint ventures, or distributors, Article 42 of Law No. 20/2016 mandates that the license agreement be officially recorded with the DGIP. Unrecorded trademark licenses have no legal effect against third parties in Indonesia.

6. Frequently Asked Questions (FAQ) for Swiss IP Applicants

Q1: How long does trademark registration take in Indonesia?

Answer: Smooth applications without oppositions or office actions typically take 12 to 18 months from filing to certificate issuance.

Q2: Can we register a trademark in Swiss Francs (CHF) or Euros?

Answer: Official government fees (PNBP) are set in Indonesian Rupiah (IDR). Foreign payments to local IP firms are typically settled in USD, EUR, or CHF via international bank transfer.

Q3: Is notarization or Apostille required for the Power of Attorney (POA)?

Answer: Standard POA forms for trademark applications at DGIP do not require notarization or Apostille legalization, saving time and administrative costs for Swiss companies.

7. Work with an Accredited Indonesian IP Attorney

Navigating Indonesian IP law requires experienced local representation to ensure complete compliance and seamless enforcement.

Konsultan KI Indonesia specializes in managing domestic and cross-border IP portfolios, offering end-to-end services including pre-filing clearance searches, filing prosecution, office action responses, opposition management, and licensing recordals.

Direct Contact & Inquiry:

• Firm: Konsultan KI Indonesia

• Office: MULA Kantor Indonesia, Level 2, Haery 1 Building, Jl. Kemang Selatan No.151, Jakarta Selatan, Indonesia

• Email: info@konsultanki.com

• Website: www.konsultanki.com

Meta Description: 拥有超过18年执业经验的印尼注册HKI顾问团队，专注于为中国出海企业、知名跨国公司及印尼大型企业、国企（BUMN）提供印尼商标许可备案（License Agreement Recordation）、专利授权与知识产权合规服务。

# 18年印尼知识产权专家：专业办理中印尼企业及国企（BUMN）商标与技术许可备案

随着“一带一路”倡议的深入推进与中印尼全面战略伙伴关系的不断提升，越来越多的中国企业选择通过**商标许可（Trademark Licensing）**、**技术转让（Technology Transfer）**及**品牌授权**等模式深耕印度尼西亚市场。

然而，许多中国企业与代理机构在拓展印尼业务时往往忽略了一个至关重要的法律环节——**知识产权许可协议在印尼知识产权总局（DJKI）的官方备案（License Agreement Recordation）**。

---

## 一、为什么中印尼许可协议必须在印尼 DJKI 进行官方备案？

根据印尼《2016年第20号商标与地理标志法》及相关实施细则，知识产权许可协议必须向印尼知识产权总局（DJKI）进行官方备案登记。

未进行官方备案的许可协议将面临重大法律风险：

1. **对第三方不发生法律效力：** 未备案的许可协议在印尼仅具有内部合同约束力，无法对抗任何第三方。

2. **被解约为“未实际使用”的风险：** 被许可人在印尼对商标的使用，若未经官方备案，在面对“连续三年未使用撤销”（Non-Use Cancellation）诉讼时，可能无法作为合法的商业使用证据。

3. **海关边境保护与维权受阻：** 被许可人（Licensee）在印尼海关备案及发货维权时，必须出示经 DJKI 备案的许可证明。

---

## 二、深耕 18 年：中印尼跨国授权与印尼国企（BUMN）合作的卓越履历

作为印尼官方注册知识产权顾问（Registered IP Consultant），**konsultanki.com** 创始人及核心专家 Agus Candra 拥有超过 **18 年** 的印尼知识产权实务与法律诉讼经验。

我们成功协助众多中国企业、跨国公司与印尼当地大型商业集团乃至**印尼国有企业（BUMN - Badan Usaha Milik Negara）**完成了复杂的知识产权许可备案与法律合规工作：

* **跨国商业许可备案：** 熟练处理中英文及印尼文双语/三语许可合同的合规审核，确保合同条款完全符合印尼知识产权法及公共秩序要求。

* **印尼国企（BUMN）合作经验：** 在涉及印尼国企与中资企业的技术引进、品牌授权及合资项目许可备案方面，积累了丰富的实务经验与沟通渠道，能够高效推进审核流程。

* **全生命周期合规支持：** 从许可合同起草、公证认证指导、DJKI 备案申请，到后续的许可变更与续期，提供一站式专业服务。

---

## 三、印尼许可备案（License Recordation）的核心流程与材料

办理印尼知识产权许可备案需要提交严谨的法律文件：

| 必备文件 | 详细要求与注意事项 |

| :--- | :--- |

| **许可协议文本 (License Agreement)** | 须包含授权范围、期限、地域及许可性质（独占/非独占），并附有印尼语准确翻译件 |

| **授权委托书 (POA)** | 由许可方（Licensor）与被许可方（Licensee）签署并完成海牙认证/使馆认证 |

| **主体资格证明** | 中国公司营业执照认证件 / 印尼公司及国企（BUMN）的最新公司章程及法人身份证明 |

| **商标/专利注册证书** | 须为在印尼已获批注册的有效商标或专利证书 |

---

## 四、为什么选择 konsultanki.com 作为您的印尼 HKI 合作伙伴？

1. **18年+ 资深执业经验：** 精通印尼知识产权法律体系与商业法院诉讼裁判标准。

2. **中印尼跨境服务桥梁：** 深入了解中国企业的商业逻辑与合规需求，沟通零障碍。

3. **高端项目履历背书：** 拥有成功对接印尼大型企业与国有企业（BUMN）合规备案的成熟案例与丰富经验。

4. **透明高效的服务响应：** 快速审查合同合规性，严格把控备案时间表。

---

## 五、联系我们

如果您正在筹划与印尼本地企业或印尼国企（BUMN）签署商标/专利许可协议，或需要为已有的授权合同办理印尼官方备案，欢迎随时联系我们获取专业评估与服务报价：

* 🌐 **官方网站：** [www.konsultanki.com](https://www.konsultanki.com) / [www.acsipexpert.com](https://www.acsipexpert.com)

* 📧 **电子邮箱：** ip@konsultanki.com

* 📍 **总部地址：** South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendaftaran merek bagi korporasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari strategi pelindungan aset takberwujud (intangible assets) dan manajemen risiko bisnis. Kegagalan dalam melakukan penelusuran (trademark clearance) maupun kesalahan penetapan klasifikasi barang/jasa dapat berakibat fatal—mulai dari usul penolakan oleh DJKI hingga sengketa di Pengadilan Niaga.

Bagi tim in-house legal dan manajemen korporasi, memastikan keamanan portofolio merek memerlukan mitra hukum yang teruji. Konsultanki.com telah berpengalaman di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)—khususnya merek—selama lebih dari 18 tahun, serta dipercaya dalam menangani pendaftaran, manajemen portofolio, dan sengketa merek untuk berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan-perusahaan besar berskala nasional dan multinasional di Indonesia.

Artikel ini menyajikan panduan komprehensif berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai standar acuan korporasi.

---

1. Analisis Kelayakan Merek (Trademark Clearance & Risk Assessment)

Sebelum mendaftarkan merek perusahaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tahap krusial yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan potensi penolakan substantif.

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 20/2016, permohonan merek akan ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu (first-to-file system) untuk barang/jasa sejenis.
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis (yang memenuhi kriteria tertentu).
3. Indikasi Geografis terdaftar.

Catatan Legal: "Persamaan pada pokoknya" dinilai dari kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur, maupun persamaan bunyi ucapan (fonetik) yang dapat menimbulkan penyesatan atau penipuan pada konsumen.

 

Checklist Penelusuran Merek untuk Tim Legal Korporasi:

• Penelusuran Fonetik & Visual: Memeriksa kemiripan pengucapan dan logo pada basis data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).
• Evaluasi Merek Terkenal (Well-Known Mark): Menilai apakah ada nama domain, badan hukum, atau merek global bereputasi tinggi yang berpotensi memicu oposisi.
• Uji Itikad Baik (Good Faith Test): Memastikan merek yang diajukan tidak meniru, menjiplak, atau memanfaatkan ketenaran merek lain.

---

2. Strategi Pemilihan Kelas Merek (Nice Classification) untuk Korporasi

Salah satu kekeliruan umum perusahaan saat memproteksi merek adalah mendaftarkan merek hanya pada satu kelas utama, tanpa mempertimbangkan lini bisnis turunan, rencana ekspansi (future pipeline), atau struktur holding company.

• KELAS INTI (Core Business): Perlindungan pada produk/jasa utama saat ini.
• KELAS EKSPANSI (Pipeline): Perlindungan pada lini bisnis 3–5 tahun ke depan.
• KELAS DIGITAL & EKOSISTEM: Perlindungan aplikasi, software, & e-commerce.

Contoh Penerapan Klasifikasi Multi-Sektor:

• Perusahaan Perbankan / Fintech: Membutuhkan perlindungan di Kelas 36 (Jasa Keuangan/Perbankan), Kelas 9 (Aplikasi Mobile/Software), dan Kelas 42 (Pengembangan Software/SaaS).
• Perusahaan F&B / Restoran Chain: Membutuhkan perlindungan di Kelas 43 (Layanan Restoran/Kafe), Kelas 29/30 (Bahan Makanan/Minuman Olahan), dan Kelas 35 (Franchise/Waralaba & Manajemen Bisnis).

---

3. Tahapan & Prosedur Pendaftaran Merek Perusahaan

Prosedur pendaftaran merek korporasi dilakukan secara elektronik melalui sistem DJKI dengan tahapan utama sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Formalitas: DJKI memeriksa kelengkapan dokumen administratif (Surat Pernyataan Hak, Surat Kuasa jika via Konsultan HKI, KTP/Paspor Direksi, Akta Pendirian Perusahaan & SK Pengesahan, NPWP Perusahaan dan NIB).
2. Masa Pengumuman / Publikasi (2 Bulan): Pihak ketiga berhak mengajukan keberatan (oposisi) jika merasa merek yang dimohonkan melanggar hak mereka.
3. Pemeriksaan Substantif (Maksimal 150 Hari Kerja): Pemeriksa merek DJKI menilai apakah merek memenuhi syarat substantif atau terdapat alasan penolakan.
4. Penerbitan Sertifikat: Jika lolos pemeriksaan substantif, sertifikat merek diterbitkan dengan masa perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang.

---

4. Mitigasi Risiko: Menghadapi Usul Penolakan Substantif

Jika DJKI mengeluarkan Surat Usul Penolakan, tim legal perusahaan memiliki waktu 30 hari kerja untuk mengajukan tanggapan tertulis (sanggahan/objection response).

Strategi Penyusunan Tanggapan Penolakan Merek:

• Diferensiasi Konseptual & Segmentasi Pasar: Menguraikan perbedaan mendasar pada konsep visual, target konsumen, saluran distribusi (distribution channel), dan tingkat harga.
• Pembatasan Spesifikasi Barang/Jasa: Menghapus atau mempersempit uraian barang/jasa pada kelas yang saling bersinggungan (overlapping).
• Pengajuan Surat Persetujuan (Letter of Consent) / Perjanjian Co-existence: Jika memungkinkan secara regulasi dan komersial antara kedua pihak.

---

5. Aspek Pasca-Pendaftaran: Lisensi, Pengalihan, dan Non-Use Risk

Perlindungan merek korporasi tidak berhenti setelah sertifikat diterbitkan. Beberapa aspek legal operasional yang wajib dipatuhi antara lain:

1. Pencatatan Pengalihan Hak (Assignment): Jika terjadi merger, akuisisi, atau restrukturisasi aset antar-anak perusahaan, pengalihan hak merek wajib dicatatkan di DJKI agar mengikat pihak ketiga.
2. Pencatatan Perjanjian Lisensi: Penggunaan merek oleh anak perusahaan, pemegang waralaba (franchisee), atau pihak ketiga wajib disertai Perjanjian Lisensi yang dicatatkan di DJKI.
3. Mitigasi Risiko Non-Use Cancellation (Pasal 74): Merek yang tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa sejak tanggal terdaftar dapat digugat hapus oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga.

---

Kesimpulan & Kepercayaan Korporasi

Pengelolaan dan pendaftaran merek perusahaan menuntut presisi hukum tingkat tinggi guna menghindari risiko kerugian aset di masa depan.

Dengan rekam jejak lebih dari 18 tahun mendampingi berbagai perusahaan BUMN, korporasi skala besar, hingga perusahaan nasional, Konsultanki.com siap menjadi mitra strategis in-house legal Anda. Percayakan perlindungan portofolio Kekayaan Intelektual perusahaan Anda kepada Konsultan HKI Terdaftar yang berpengalaman dan terpercaya.

Butuh Konsultasi Awal / Trademark Clearance untuk Perusahaan Anda?

Hubungi tim ahli kami di Konsultanki.com melalui kontak resmi atau WhatsApp untuk mendapatkan analisis komprehensif terkait portofolio merek korporasi Anda hari ini.

 

👉 Please Contact Us :

Klik Gambar WA diatas 0813.17.906.136

Jika Perusahaan anda memiliki banyak sertifikat merek yang perlu di perpanjang, kami menyediakan jasa perpanjangan sertifikat merek anda dengan cepat dan tidak ribet karena semua dilakukan dengan cara digital dan dikirimkan semua persyaratan melalui email kepada kami, jadi anda tidak perlu bermacet-macet untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan perpanjangan merek anda.

Suatu sertifikat merek dapat untuk mulai diperpanjang dalam waktu 6 bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek. Jika suatu sertifikat merek lewat waktu maka masih bisa diberikan kesempatan maksimal sampai 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan sertifikat merek untuk memperpanjang mereknya namun dengan dikenakan denda 2 kali lipat.

Mempercayakan monitoring perpanjangan merek sangat direkomendasikan untuk dibantu oleh Konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar agar semua portfolio sertifikat merek-merek perusahaan anda tidak lewat waktu. Untuk jasa ini, kami memberikan jasa monitoring untuk memonitor merek-merek anda karena kami memiliki aplikasi trademark monitoring system untuk memonitor deadline perpanjangan merek-merek perusahaan anda.

Dokumen apa sajakah untuk memperpanjang Sertifikat Merek itu ?

Berikut adalah dokumen yang diperlukan :

(1) Surat Pernyataan bahwa merek masih digunakan dalam perdagangan barang/jasa (template akan diberikan oleh Konsultan HKI).

(2) Sertifikat Merek 

(3) Data Legalitas Perusahaan yang terdiri dari : Akta Perusahaan dan Pengesahan, Akta Perubahan Perusahaan dan Pengesahan, NPWP Perusahaan, NIB, KTP Direktur Utama atau Direktur

(4) Nama PT, Alamat PT, Email dan No Telepon Perusahaan

(5) Merek dan Logo dalam bentuk .jpeg

(6). Surat Kuasa Konsultan HKI untuk Proses Perpanjangan Merek (template akan diberikan oleh Konsultan HKI)

Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Konsultan HKI dapat ditandatangani secara digital dan diberikan ematerai sehingga lebih simple semua serba digital.

Jika anda Ingin memperpanjang Sertifikat Merek Perusahaan anda dengan cepat dan simpel dan tidak ribet segera saja kontak kami : 

👉 Please Contact Us :

Klik Gambar WA diatas 0813.17.906.136

 私たちは、インドネシア共和国法務省より正式に認定および宣誓を受けた、インドネシアの登録済み正式知的財産コンサルタント（Konsultan KI）です。18年以上の豊富な知的財産（IP）実務経験を持ち、これまでに数多くのインドネシア企業によるインドネシア知的財産総局（DJKI・法務省）への商標登録をサポートしてまいりました。

さらに、インドネシア国内企業の商標登録手続きのみならず、海外（特に日本等）の商標権者・ライセンサーである外国企業と、インドネシア国内のライセンシー（実施権者）企業との間における「商標ライセンス契約の記録手続き」についても、数多くの実績を有しています。なお、インドネシアにおける商標ライセンスの記録手続きは、弁護士ではなく必ず知的財産コンサルタントの支援を受けて行う必要がある法定業務です。

商標法（2016年法律第20号第1条第18項）において、ライセンスとは、登録商標の所有者が法的規制に基づき書面による契約を通じて、第三者に登録商標の使用することを許可することを指します。

インドネシア共和国法務省DJKIへの「商標ライセンス契約の記録（登録）」が極めて重要な理由は以下の通りです：

「記録（登録）されていないライセンス契約は、第三者に対して法的効力を持たない」（2016年法律第20号第1項第42条第5項）

【規定の解説】

もしライセンス契約がインドネシア法務省DJKIに記録されていない場合でも、契約当事者間（商標権者とライセンシー）の間では、民事上の契約として有効かつ拘束力を維持します。しかしながら、国家（公的機関）によってライセンス権が公的に認められていないため、ライセンシーは無断で商標を使用する第三者に対して、民事上の損害賠償請求や刑事告訴を行うことができません。

このライセンス契約のスキームを活用することで、インドネシア企業は高額な製造コストやインフラ投資を自ら負担することなく、製品の製造やコンセプト開発を海外のパートナー企業（日本の自社工場を持つメーカー等）に任せ、インドネシア国内でのマーケティングおよび販売活動に100％集中することが可能になります。

私たちがこれまでサポートしてきた実績の一つとして、日本の自社工場で製品を製造し正式に商標登録を保有する外国企業と、インドネシア国内における販売に特化したインドネシア企業を繋ぐ、クロスボーダーのライセンス契約記録があります。これにより、インドネシア企業は莫大な製造コストをかけずに、日本で製造された高品質な製品をインドネシア市場で効果的に展開・販売することに成功しています。

👉 インドネシアでの商標登録およびクロスボーダー・ライセンス契約について、日本のパートナー様や企業様からのご相談を心よりお待ちしております。お問い合わせ・ご連絡は下記リンクよりお願いいたします：

• E-Mail: ip@konsultanki.com

• Website: www.konsultanki.com

• Büro: Jakarta, Indonesien

MULA Kantor Indonesia Lt. 2

Haery 1 Building

Jl. Kemang Selatan No.151, RT.4/RW.4, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560

Phone : +62-21 7814737

Mobile Number : +62 813  17 906 136

Metatag / SEO Title: Registrierter Markenberater in Indonesien | Markenanmeldung & Lizenzregistrierung

Meta Description: Offiziell registrierter IP-Berater (Konsultan KI) in Indonesien mit über 18 Jahren Erfahrung. Spezialisiert auf Markenanmeldungen & Lizenzregistrierungen beim DGIP.

Focus Keywords: Markenanmeldung Indonesien, Markenrecht Indonesien, Lizenzvertrag Registrierung DGIP, IP Berater Indonesien

Ihr offizieller und registrierter IP-Berater (Konsultan KI) in Indonesien

Wir sind offiziell beim Ministerium für Recht der Republik Indonesien registrierte und vereidigte Berater für geistiges Eigentum (Konsultan Kekayaan Intelektual / Konsultan KI). Mit über 18 Jahren Facherfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes haben wir zahlreichen nationalen und internationalen Unternehmen erfolgreich dabei geholfen, ihre Marken beim indonesischen Patent- und Markenamt (DJKI / DGIP) zu schützen und rechtssicher einzutragen.

Neben der direkten Markenanmeldung in Indonesien liegt ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Expertise auf der amtlichen Registrierung von Markenlizenzverträgen zwischen ausländischen Markeninhabern (Lizenzgebern) und indonesischen Partnerunternehmen (Lizenznehmern).

Wichtiger rechtlicher Hinweis: Nach indonesischem Recht darf die amtliche Registrierung von Lizenzverträgen beim DJKI ausschließlich durch einen registrierten IP-Berater (Konsultan KI) durchgeführt werden – nicht durch allgemeine Rechtsanwälte (Advokat).

 

Warum die Registrierung eines Lizenzvertrags in Indonesien zwingend erforderlich ist

Eine Markenlizenz ist die gesetzliche Erlaubnis eines eingetragenen Markeninhabers an eine dritte Partei zur Nutzung der Marke auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften (Artikel 1 Ziffer 18 des indonesischen Marken- und Herkunftsbezeichnungsgesetzes UU Nr. 20 aus dem Jahr 2016).

Die Eintragung der Lizenzvereinbarung beim DGIP (DJKI) ist aus folgendem Grund von entscheidender strategischer und rechtlicher Bedeutung:

„Eine Lizenzvereinbarung, die nicht beim Amt registriert ist, entfaltet keine Rechtswirkung gegenüber Dritten.“

(Artikel 42 Abs. 5 des indonesischen Markengesetzes UU Nr. 20/2016)

 

Was bedeutet diese Gesetzgebung für ausländische Lizenzgeber und lokale Partner?

Wird eine Lizenzvereinbarung nicht amtlich beim indonesischen Markenamt registriert, bleibt der Vertrag zivilrechtlich nur zwischen den unterzeichnenden Parteien (Lizenzgeber und Lizenznehmer) gültig.

Die Konsequenz für den indonesischen Lizenznehmer:

Ohne die offizielle Eintragung ist das Lizenzrecht gegenüber der Öffentlichkeit und dem Staat rechtlich nicht anerkannt. Der Lizenznehmer ist dadurch nicht berechtigt, zivilrechtliche Klagen einzureichen oder Strafanzeige gegen Dritte zu erstatten, die die Marke in Indonesien unbefugt oder gefälscht nutzen.

Strategische Vorteile des Lizenzmodells auf dem indonesischen Markt

Das Lizenzmodell ermöglicht es indonesischen Unternehmen, sich voll und ganz auf das Marketing, den Vertrieb und die Marktentwicklung von Waren oder Dienstleistungen zu konzentrieren, ohne eigene Produktionsanlagen oder Dienstleistungskonzepte in Indonesien von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Praxisbeispiel:

In von uns betreuten Fällen besitzen ausländische Lizenzgeber – wie beispielsweise Unternehmen aus Deutschland – eigene Produktionsstätten, hochqualitative Produktentwicklungen und die eingetragenen Markenrechte für die Waren. Die indonesischen Partnerunternehmen übernehmen als Lizenznehmer gezielt den Import, den Vertrieb und das Marketing der aus Deutschland stammenden Produkte vor Ort.

Durch dieses Setup vermeiden lokale Unternehmen extrem hohe Investitions- und Produktionskosten, während der deutsche Markeninhaber seine Markenrechte in Indonesien rechtssicher verwertet und schützt.

Unsere Dienstleistungen für ausländische Markeninhaber & Kanzleien

• Markenanmeldung in Indonesien: Vertretung von ausländischen Unternehmen und Patentanwaltskanzleien bei Direktregistrierungen beim DJKI.

• Amtliche Registrierung von Lizenzverträgen: Rechtskonforme Ausarbeitung, Überprüfung und Einreichung von Lizenzvereinbarungen.

• Markenrecherche & Einspruchsverfahren: Überprüfung von Kollisionsrisiken (Trademark Search) und Vertretung bei Widersprüchen.

• Portfolio-Management: Verlängerungen (Renewals), Übertragungen (Assignments) und Namens-/Adressänderungen.

• 
  

Kontaktieren Sie unsere Experten für Markenrecht in Indonesien

Möchten Sie Ihre Marke in Indonesien schützen oder einen Lizenzvertrag rechtssicher eintragen lassen? Wir beraten ausländische Unternehmen, Rechtsabteilungen und internationale Patentanwaltskanzleien präzise und zuverlässig.

• E-Mail: ip@konsultanki.com

• Website: www.konsultanki.com

• Büro: Jakarta, Indonesien

MULA Kantor Indonesia Lt. 2

Haery 1 Building

Jl. Kemang Selatan No.151, RT.4/RW.4, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560

Phone : +62-21 7814737

Mobile Number : +62 813  17 906 136